SEJARAH EKONOMI INDONESIA SEJAK ORDE LAMA HINGGA ERA REFORMASI

SEJARAH EKONOMI INDONESIA SEJAK ORDE LAMA HINGGA ERA REFORMASI

1.Pemerintahan Orde Lama

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :
a. Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
b. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
c. Kas negara kosong.
d. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain:

a.Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
b.Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
c.Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
d.Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
e.Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).

2.Pemerintahan Orde Baru

Pada masa orde baru, pemerintah menjalankan kebijakan yang tidak mengalami perubahan terlalu signifikan selama 32 tahun. Dikarenakan pada masa itu pemerintah sukses menghadirkan suatu stablilitas politik sehingga mendukung terjadinya stabilitas ekonomi. Karena hal itulah maka pemerintah jarang sekali melakukan perubahan-perubahan kebijakan terutama dalam hal anggaran negara.
Pada masa pemerintahan orde baru, kebijakan ekonominya berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi tersebut didukung oleh kestabilan politik yang dijalankan oleh pemerintah. Hal tersebut dituangkan ke dalam jargon kebijakan ekonomi yang disebut dengan Trilogi Pembangungan, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan pemerataan pembangunan.
Hal ini berhasil karena selama lebih dari 30 tahun, pemerintahan mengalami stabilitas politik sehingga menunjang stabilitas ekonomi. Kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa itu dituangkan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), yang pada akhirnya selalu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan menjadi APBN.
APBN pada masa pemerintahan Orde Baru, disusun berdasarkan asumsi-asumsi perhitungan dasar. Yaitu laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, harga ekspor minyak mentah Indonesia, serta nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Asumsi-asumsi dasar tersebut dijadikan sebagai ukuran fundamental ekonomi nasional. Padahal sesungguhnya, fundamental ekonomi nasional tidak didasarkan pada perhitungan hal-hal makro. Akan tetapi, lebih kearah yang bersifat mikro-ekonomi. Misalnya, masalah-masalah dalam dunia usaha, tingkat resiko yang tinggi, hingga penerapan dunia swasta dan BUMN yang baik dan bersih. Oleh karena itu pemerintah selalu dihadapkan pada kritikan yang menyatakan bahwa penetapan asumsi APBN tersebut tidaklah realistis sesuai keadaan yang terjadi.
Format APBN pada masa Orde baru dibedakan dalam penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan terdiri dari penerimaan rutin dan penerimaan pembangunan serta pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Sirkulasi anggaran dimulai pada 1 April dan berakhir pada 31 Maret tahun berikutnya. Kebijakan yang disebut tahun fiskal ini diterapkan seseuai dengan masa panen petani, sehingga menimbulkan kesan bahwa kebijakan ekonomi nasional memperhatikan petani.
APBN pada masa itu diberlakukan atas dasar kebijakan prinsip berimbang, yaitu anggaran penerimaan yang disesuaikan dengan anggaran pengeluaran sehingga terdapat jumlah yang sama antara penerimaan dan pengeluaran. Hal perimbangan tersebut sebetulnya sangat tidak mungkin, karena pada masa itu pinjaman luar negeri selalu mengalir. Pinjaman-pinjaman luar negeri inilah yang digunakan pemerintah untuk menutup anggaran yang defisit.
ni artinya pinjaman-pinjaman luar negeri tersebut ditempatkan pada anggaran penerimaan. Padahal seharusnya pinjaman-pinjaman tersebut adalah utang yang harus dikembalikan, dan merupakan beban pengeluaran di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pada dasarnya APBN pada masa itu selalu mengalami defisit anggaran.
Penerapan kebijakan tersebut menimbulkan banyak kritik, karena anggaran defisit negara ditutup dengan pinjaman luar negeri. Padahal, konsep yang benar adalah pengeluaran pemerintah dapat ditutup dengan penerimaan pajak dalam negeri. Sehingga antara penerimaan dan pengeluaran dapat berimbang. Permasalahannya, pada masa itu penerimaan pajak saat minim sehingga tidak dapat menutup defisit anggaran.
3.Pemerintahan Transisi
Setiap perubahan yang terjadi di suatu Negara selalu mengeluarkan biaya (cost) yang cukup besar. Perubahan yang terjadi di Indonesia pad dasawarsa 90an adalah salah satu faktanya. Krisis moneter yang menjadi pemicu dalam perubahan besar di Indonesia telah merubah kehidupan masyarakat. Tiga tahun terakhir sebelum krisis moneter, ekonomi Indonesia mengalami prestasi seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan daya saing, pengurangan jumlah penduduk miskin serta peningkatan pendapatan perkapita. Hal ini terjadi di tengah pemerintahan orde baru yang otoriter. Namun setelah krisis moneter, ekonomi Indonesia mengalami perubahan drastis dan borok-borok ekonomi lambat laun muncul ke permukaan sehingga diketahui oleh publik.
Kejatuhan Soeharto yang otoriter beralih kepada pemerintahan yang menghargai prinsip demokrasi, namun belum diikuti perubahan ekonomi kearah yang lebih baik. Salah satu penyebabnya adalah masalah pemilihan pemimpin yang masih elitis sehingga manuver politik yang terjadi sering bertolak belakang dengan keinginan dan kondisi masyarakat. Baru pada 2004, rakyat terlibat langsung dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Presiden yang terpilih melalui pilihan rakyat memiliki tanggung jawab moral langsung kepada rakyat sehingga kebijakan yang diambilpun akan mendapat mengawasan langsung oleh rakyat. Namun demikian, rakyat bisa saja salah memilih presiden sehingga menyebabkan kondisi negara semakin terpuruk.
Terpilihnya presiden dan wakil presiden pada pemilum 2004 oleh rakyat adalah momentum untuk mengawali transformasi ekonomi Indonesia. Janji-janji yang terlontar kepada rakyat adalah input bagi pemerintah untuk merumuskan transformasi ekonomi. Ini sejalan dengan tidak adanya Propenas (program pembangunan nasional) yang .
4.Pemerintahan Reformasi
Pada masa krisis ekonomi,ditandai dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru kemudian disusul dengan era reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa ini tidak hanya hal ketatanegaraan yang mengalami perubahan, namun juga kebijakan ekonomi. Sehingga apa yang telah stabil dijalankan selama 32 tahun, terpaksa mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan keadaan.
Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.
Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri mengalami masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
a)Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
b)Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat kebijakan kontroversial yaitu mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
5.Pemerintahan Gotong Royong
Ditengah persaingan global yang saling mematikan, bangsa Indonesia semakin terjebak dalam krisis. Segelintir orang menikmati sebagian besar kekayaan negara, mereka adalah perusahaan asing dan kekuatan tua (establish) yang menjadi kolaboratornya. Sementara jutaan rakyat terperangkap dalam kemiskinan, pemuda menganggur, anak-anak miskin tidak bisa sekolah, orang-orang miskin tidak dapat membiayai kesehatan, petani tidak punya tanah, rakyat miskin di kota tergusur, anak-anak jalanan ditangkap karena dianggap mengganggu pemandangan dan ketertiban.

Maka terjadilah dua lapisan penindasan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yaitu ; pertama, penidasan kapitalisme asing atas negara dan rakyat, dan kedua, penindasan pemerintahan negara terhadap rakyatnya sendiri untuk membiayai jalannya kekuasaan. Itulah yang disebut oleh Soekarno sebagai exploitation de l’homme par l’homme atau penghisapan manusia atas manusia.

Jalan keluar segala bentuk penindasan adalah dengan kembali pada falsafah/ dasar negara. Gotong royong merupakan cara yang paling ampuh dalam menghadapi kapitalisme neokolonialisme yang merupakan sebab utama dari penindasan. Secara lebih khusus, strategi ini sangat relevan melawan penindasan yang lebih dalam dari kapitalisme yang sedang krisis.

Hal yang paling utama adalah gotong royong menjadi jembatan untuk mewujudkan kelima sila pancasila dalam kehidupan berbangsa, beregara dan eksistensi dalam pergaulan internasional. Sebagaimana kata Bung Karno dalam pidatonya tentang Pancasila 1 Juni 1945“…dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi…itulah jalan untuk meraih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

6.Pemerintahan Indonesia Bersatu

Apabila dicermati, sebetulnya bukan masalah perlu tidaknya dilakukan reshufel dalam masa satu tahun KIB. Namun yang terpenting bagaimana masa pemerintahan presiden SBY dan para pembantunya dapat memanfaatkan momentum ekonomi Indonesia yang kuat di masa krisis kali ini .
Ditambah lagi dengan dimana kondisi ekonomi dunia dan tingkat kepercayaan investasi asing terhadap Indonesia yang mulai membaik harus dapat dimanfaatkan pemerintah untuk memperbaiki perekonomian negara dan meningkatkan kesejahteran rakyat. Parapengamat mengatakan Setelah 12 tahun pasca krisis ekonomi global, kita tidak pernah memiliki kesempatan sebaik ini.
Tidak pernah ada faktor positif ekonomi hadir bersamaan. Faktor posistif itu antara lain jumlah wisatawan mancanegara yang dalam delapan bulan terakir naik secara signifikan. Bahkan Ekspor pada bulan Agustus tercatat paling tinggi dalam sejarah bulanan. Ditambah lagi, Daya saing Indonesia-pun juga terus meningkat.
Selain itu tingkat kepercayaan asing untuk berinvestasi di Indonesia juga terus membaik. Hal ini terlihat dari penanaman modal asing yang tumbuh dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Kalau pemerintah dapat memanfaatkan kondisi ini, kita harus yakin dapat melakukan perbaikan ekonomi negara dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat dicapai.
Ini yang harus benar - benar dimanfaatkan pemerintah dengan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid dua . Jadi bukan masalah reshufel atau tidak, yang terpenting adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Intinya bagaimana kepemimpinan Presiden SBY lebih mengarahkan pada peningkatan perekonomian negara dengan rasa sepenuh hati serta program membrantas korupsi yang harus diwujudkan. Presiden bersama KIB masih punya banyak waktu, bukan berarti sudah habis, jadi tidak ada kata terlambat untuk meningkatkan kinerjanya yang lebih baik.

Sumber :
http://id.voi.co.id/voi-dignitorial/6441-satu-tahun-kabinet-indonesia-bersatu-dan-momentum-perubahan.html
http://www.globaljust.org/index.php?option=com_content&task=view&id=421&Itemid=117
http://erwinfs.multiply.com/journal/item/60
adypato